Monthly Archives: November 2016

Pajak Penjual (PPh) Turun ! Pajak Pembeli (BPHTB) “Segera” Turun !

Category : Uncategorized

Jika anda pernah bertransaksi atau akan melakukan transaksi jual-beli tanah/bangunan, maka anda tidak akan asing lagi dengan biaya Pajak Pembeli dan Pajak Penjual. Umumnya, Pajak Pembeli ditanggung oleh pihak pembeli, dan Pajak Penjual ditanggung oleh pihak penjual, namun bisa saja kedua pajak ini ditanggung oleh salah satu pihak tergantung negosiasi yang dicapai.

Pajak Penghasilan (PPh) atau seringkali disebut Pajak Penjual, terhitung mulai tanggal 9 September 2016 turun menjadi 2.5% dari sebelumnya sebesar 5% dari Harga Transaksi (HT) atau NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Keputusan ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Agustul 2016.

Presiden dalam PP No. 34/2016 ini juga meminta gubernur, bupati atau walikota juga melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) atau seringkali disebut Pajak Pembeli dari 5% menjadi 2.5% dari nilai HT atau NJOP. Namun untuk merealisasi instruksi Presiden ini, diperlukan waktu karena pelaksanaannya di daerah sangat bergantung dengan kondisi daerah. Sehingga untuk menerbitkan Perda diperlukan persetujuan bersama Gubernur, Bupati/Walikota dengan DPRD.

Sebagai contoh provinsi yang telah menerapkan instruksi Presiden terkatit PP 34/2016 adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta, melalui gubernurnya Basuki Tjahaja Purnama bersama Menteri Agraria dan Tata Rang/Kepala BPN, Sofyan Djalil tanggal 11 Agustus 2016 telah menyepakati beberapa hal seperti Pajak Pembeli untuk tanah/bangunan yang nilai HT/NJOPnya dibawah 2 milyar rupiah ditetapkan nihil pembayaran.


Menatap Sektor Properti Indonesia di 2017

Category : Uncategorized

Salah satu roda utama penggerak ekonomi di suatu negara adalah properti. Sektor properti di tahun 2016, meski mengalami pertumbuhan secara keseluruhan sebesar 8-10%, namun jika dibanding tahun lalu dapat dikatakan melambat, terutama di pasar perumahan non-subsidi yang mengalami penurunan sekitar 11,95%. Meski demikian, kabar gembira datang dari pasar perumahan subsidi dimana sampai dengan September 2016 mengalami kenaikan sekitar 37% dibanding tahun lalu.

Menyongsong tahun 2017, sektor properti diprediksi akan membaik seiring dengan upaya nyata pemerintahan Jokowi – JK dalam melakukan penyesuaian regulasi dan deregulasi serta perpajakan di sektor properti. Langkah – langkah yang telah diambil pemerintah dalam merangsang pasar properti antara lain lewat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid 13 dan penurunan Pajak Penjual/Pajak Penghasilan (PPh) dari 5% menjadi 2,5%.

Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) memprediksi pertumbuhan properti di 2017 sebesar 12-15%. Optimisme REI bukan tanpa alasan, program pemerintah di bidang perpajakan yaitu amnesti pajak (tax amnesty) dinilai sukses di tahap pertama dan akan berakhir pada Maret 2017. Dana yang telah diterima pemerintah melalui amnesti pajak diharapkan REI digunakan untuk pembangunan yang dapat berimbas pada meningkatnya perekonomian nasional dan pendapatan masyarakat. Kebutuhan akan rumah atau perumahan, baik subsidi maupun non-subsidi akan berbanding lurus dengan meningkatnya penghasilan masyarakat.

Hal positif lainnya adalah suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) diperkirakan mulai turun tahun ini setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan mulai menggunakan BI 7-day Reverse Repo sebagai suku bunga acuan yang efektif mulai 19 Agustus 2016. Diharapkan kedepan suku bunga KPR/KPA dapat menjadi satu digit. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga cenderung stabil di level Rp 13,000 – Rp 13,100 yang diharapkan dapat membuat bahan bangunan impor lebih stabil. Terakhir, inflasi yang terkendali ditambah harga BBM yang cenderung turun dan harga makanan yang tidak bergejolak diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat atau mungkin bisa meningkat.